Dasar Hukum Lembaga Peradilan Nasional | ujiansma.com

Kamu Berada di:
Home » Pembelajaran » Dasar Hukum Lembaga Peradilan Nasional

Dasar Hukum Lembaga Peradilan Nasional

 

dasar hukum peradilan

Pada dasarnya, hukum merupakan segala sesuatu yang harus kita patuhi dan taati dalam sebuah Negara. Apabila sebuah Negara tidak mempunyai hukum yang berlaku secara umum, maka kehidupan dan kesejahteraan akan sangat terganggu dan kondisi suatu Negara bisa dikatakan tidak stabil.

Mungkin secara sederhana bagi kita, hukum merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dan ada sanksinya bila dilanggar. Hal tersebut memang tidak salah, namun sebenarnya pengertian hukum lebih luas dari pada hal tersebut.

Secara umum, hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik pada hukum pidana maupun hukum perdata berbasis pada hukum Eropa, khususnya Belanda.

Hal ini karena pada masa lalunya Indonesia sendiri merupakan wilayah jajahan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda. Selain itu, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa hukum Indonesia berasal dari hukum agama.

Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya yang berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Namun, tentunya hukum tidak akan terbentuk begitu saja. ada dasar yang menjadi landasan dari hukum tersebut. Lalu, bagaimana dengan dasar hukum lembaga peradilan nasional itu sendiri ? untuk lebih jelas simaklah uraian yang akan disajikan berikut ini.

 1.      Dasar hukum lembaga peradilan nasional

 

Pada dasarnya, lembaga nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional dari berbagai pihak dalam proses peradilan atau berbagai aspek yang saling berakaitan satu sama lainnya sedemikian rupa.

Adapun yang menjadi dasar hukum lembaga peradilan nasional, di antaranya adalah :

-         Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan Negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil

-         Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain

-         Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bahwanya

-         Pasal 24 B UUD 1945 yang mengatur bahwa suatu lembaga baru yang berakaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan hakim

-         UU no 14 tahun 1970 yang berisi ketentuan pokok kekuasaan hakim

 2.      Perangkat lembaga peradilan nasional

 

Setelah anda mengetahui dasar hukum lembaga peradilan nasional, tentunya anda juga perlu mengetahui perangkat yang digunakan untuk melaksanakan hukum tersebut. Pada dasarnya perangkat lembaga peradilan nasional adalah sebagai berikut :

  • Mahkamah agung

 

Merupakan pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Mahkahmah agung ini sendiri berkedudukan di ibu kota Negara yang daerah hukumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia. Susunan Mahkamah agung terdiri dari hakim, sekretaris, pimpinan yang jumlah maksimalnya adalah 60 orang.

  • Mahkamah konstitusi

 

Merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan. Pada dasarnya, mahkamah konstitusi ini berkedudukan di ibu kota Negara yang tersusun atas ketua, wakil dan 7 orang anggota hakim konstitusi.

  • Komisi yudisial

 

Merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaanya mempunyai wewenang yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Komisi yudisial ini juga berkedudukan di ibu kota Negara yang tersusun atas pimpinan dan anggotanya.

 3.      Pengadilan umum

 

Pada dasarnya, pengadilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Secara umum, pengadilan umum dibagi menjadi 2, yaitu :

-         Pengadilan negri yang merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota yang mempunyai daerah hukum yang mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut. Pengadilan negri tersusun dari pimpinan, hakim anggota, panitia, sekretaris, dan jurusita

-         Pengadilan tinggi yang merupakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah hukum yang mencakup wilayah provinsi. Susunan pengadilan tinggi adalah pimpinan, hakim anggota, panitia, dan sekretaris

Inilah sekilas mengenai dasar hukum lembaga peradilan nasional. Semoga bermanfaat


Posted by 0 Responses
     

Comments are closed.

Jun
1
2013
 
 
ujiansma.com Search form
DUKUNG GERAKAN LULUS UAN 100% Yang GAG DUKUNG berarti GAG PENGEN LULUS!!!



Recently Active Users
admin