Pemerintahan Demokrasi Orde Lama | ujiansma.com

Kamu Berada di:
Home » Pembelajaran » Pemerintahan Demokrasi Orde Lama

Pemerintahan Demokrasi Orde Lama

 

awal-orde-baru-soeharto (1)

Kata demokrasi tentunya sudah menjadi kosakata yang sangat umum dan diterima secara universal di seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi. Akan tetapi, tahukah anda apa sebenarnya demokrasi itu ?

Kata demokrasi sendiri berasal dair bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan.

Presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, pemerintahan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah.

Pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi ini adalah dengan berdasarkan pada suara terbanyak. Dengan adanya sistem ini, maka kekuasaan absolute, tirani dictator dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.

Di Indonesia sendiri, sudah pernah digunakan berbagai macam sistem demokrasi, mulai dari demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Akan tetapi, apakah anda semua masih ingat apa yang terjadi pada masa demokrasi orde lama ?

Tentunya kenangan tersebut tidak bisa dilupakan oleh sebagian orang, khususnya mereka yang hidup di bawah pemerintahan demokrasi orde lama. Secara umum, demokrasi orde lama ini digunakan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno.

Bagi anda yang telah melewati masa tersebut, mungkin anda paham dengan baik seperti apa demokrasi orde lama itu. Akan tetapi, tidak semua dari kita yang mengalami masa demokrasi orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno.

Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan demokrasi orde lama itu ? Untuk lebih jelas mengenai demokrasi orde lama, simaklah uraian yang akan disajikan berikut ini.

 

Pada masa ini, parlementer atau yang kita ketahui sebagai MPR dan DPR tidak berjalan dengan baik dan semestinya karena berbagai alasan. Hal ini kemudian yang memberi peluang bagi berbagai partai politik dan lembaga legislative untuk mendominasi pemerintahan.

Dalam cabinet parlementer, koalisi partai politik yang dibangun sangatlah rapuh, sehingga usia cabinet pada masa tersebut tidak bertahan lama. Sementara presiden dan tentara yang mempunyai peran yang penting justru tidak mendapat saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik.

Kondisi ini kemudian mendorong presiden Soekarno untuk menerapkan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Juli 1959. Dengan kembalinya konstitusi ke UUD 1945, rakyat menaruh harapan yang sangat besar terhadap kehidupan politik yang stabil dan demokratis.

Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintahan yang ada bersifat otoriter yang terwujud dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Di dalam sistem ini, semua kebijakan dan kekuasaan berpusat pada presiden, sehingga memberikan kekuasaan yang absolute pada pemerintah.

 

Akibat adanya kekuasaan yang absolute untuk presiden seorang, maka mulai muncul berbagai penyimpangan yang terjadi di bangsa kita, di antaranya adalah sebagai berikut :

-          Penyimpangan ideologis dimana konsep pancasila berubah menjadi konsep NASAKOM (nasionalisme, agama dan komunis)

-          Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi dengan wewenang yang melebihi yang ditentukan oleh UUD 1945.

-          MPRS mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No III/MPRS/1963

-          Pada tahun 1960, DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR gotong royong tanpa melalui pemilu

-          Hak budget DPR tidak berjalan pada tahun 1960 karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan

-          Pemimpin lembaga tertinggi atau MPRS dan lembaga tinggi yaitu DPR Negara dijadikan menjadi mentri Negara, yang berarti berfungsi untuk membantu presiden

-          Berubahnya kebijakan politik luar negri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi poros Jakarta peking, terjadinya konfrontasi dengan Negara asing, yaitu Malaysia sehingga Indonesia keluar dari anggota PBB pada puncaknya

Inilah sekilas mengenai demokrasi orde lama. Semoga bermanfaat


Posted by 0 Responses
     

Comments are closed.

Jun
6
2013
 
 
ujiansma.com Search form
DUKUNG GERAKAN LULUS UAN 100% Yang GAG DUKUNG berarti GAG PENGEN LULUS!!!



Recently Active Users
admin