Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) | ujiansma.com

Kamu Berada di:
Home » PTK » Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di bawah naungan pemerintah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dulunya bernama Institusi Ilmu Pemerintah (IIP). Namun pada tahun 2004, Institusi Ilmu Pemerintah (IIP) menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki total 2 fakultas. Adapun fakultas dan jurusan yang disediakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) antara lain :

  • Fakultas Politik Pemerintahanyang terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu :
    • Jurusan Kebijakan Pemerintahan
    • Jurusan Pemberdayaan Masyarakat
  • Fakultas Manajemen Pemerintahanyang terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu :
    • Jurusan Manajemen Sumber Daya  Aparatur
    • Jurusan Manajemen Pembangunan
    • Jurusan Manajemen  Keuangan Daerah
    • Jurusan Manajemen Kependudukan.

Bagi anda yang tertarik untuk mendapatkan informasi selengkapnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa dilihat di situs resminya di www.ipdn.ac.id atau via email di mail@ipdn.ac.id / admin@ipdn.ac.id atau anda bisa mengunjungi langsung ke kampus utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlokasi di Jl. Raya Jatinangor km. 20 Sumedang, Jawa Barat, Telepon : 022 7798252 – 7798253, Fax : 022 7798256

Formulir Pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Pendaftaran calon mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pembukaan Pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Adapun jadwal pembukaan pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibuka dari MEI.

Hasil Pengumuman Pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Untuk jadwal hasil pengumuman pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat anda tanyakan langsung kepada pihak penyelenggara penerimaan mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Syarat Pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Adapun syarat umum yang harus anda penuhi untuk melakukan pendaftaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) antara lain :

  • Warga Negara Indonesia;
  • Usia Pelamar/Peserta Seleksi umum maksimal 21 (dua puluh satu) tahun per 21 Mei 2012 dan Peserta Seleksi, PNS Tugas Belajar berumur Maksimal 24 (dua puluh empat) tahun per tanggal pendidikan dan mempunyai masa kerja menjadi PNS minimal 2 (dua) tahun;
  • Tinggi badan peserta seleksi PRIA MINIMAL 160 CM dan WANITA MINIMAL 155 CM;
  • Tahun Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) pendaftar, yaitu tahun 2010, 2011 dan 2012;
  • Nilai rata-rata Ijazah/STTB SMA/MA minimal 7,00 (tujuh koma nol nol);
  • Tidak bertato atau bekas tato dan bagi peserta seleksi pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat;
  • Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;
  • Bagi Pendaftar yang masih duduk di kelas XII pada tahun berjalan, dapat mendaftarkan diri dengan menyertakan surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih duduk di kelas XII, atau menggunakan surat keterangan tanda lulus Ujian Nasional yang ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Sekolah;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian tingkat Kabupaten/Kota setempat;
  • Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Puskesmas Pemerintah setempat;
  • Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang diketahui orang tua/wali dan disahkan Kepala Desa/Lurah setempat, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-.
  • Surat Pernyataan bersedia mentaati Peraturan Kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang dinyatakan secara tertulis, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-.
  • Surat Pernyataan siap diberhentikan tanpa menuntut dimuka pengadilan melalui PTUN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi maupun menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan dan pengeroyokan, dan melakukan tindakan asusila, berdampak hukum atau tidak, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-.

 Perkiraan Biaya Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Adapun biaya pendidikan selama di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah gratis.


Posted by 0 Responses
     

Leave a Reply to this Post

Sep
13
2012
 
 
ujiansma.com Search form
DUKUNG GERAKAN LULUS UAN 100% Yang GAG DUKUNG berarti GAG PENGEN LULUS!!!



Recently Active Users
admin