Pengertian Kolusi Dalam Sistem Hukum | ujiansma.com

Kamu Berada di:
Home » Pembelajaran » Pengertian Kolusi Dalam Sistem Hukum

Pengertian Kolusi Dalam Sistem Hukum

 

kolusi

Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya isitlah kolusi ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai KKN. Dimana merupakan singkatan yang diberikan kepada istilah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui dengan baik apa itu korupsi. Hal ini karena pada dasarnya salah satu penyakit bangsa kita yang tidak bisa disembuhkan adalah korupsi. Oleh karena itu, mungkin ada juga beberapa di antara anda yang tidak mengetahui pengertian kolusi.

Sebelum kita membahas pengertian kolusi, tentunya kita perlu mengetahui apa itu korupsi dengan baik. Mungkin korupsi diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan uang Negara demi kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum oleh sebagian besar dari anda.

Akan tetapi, sebenarnya korupsi mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada hal tersebut. kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang berasal dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok.

Oleh sebab itu, pengertian korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negri atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari uraian tersebut, mungkin anda telah mendapatkan gambaran korupsi dengan sangat baik. Namun bagaimana dengan pengertian kolusi itu sendiri ? Untuk lebih jelas mengenai pengertian kolusi, simaklah uraian yang akan disajikan berikut ini.

  • Kolusi

 

Dalam bidang studi ekonomi sendiri, kolusi ini sering sekali terjadi dalam satu bidang industry pada saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi ini paling sering sekali terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoly, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan.

Salah satu kasus khusus dari kolusi yang dilakukan secara berlebihan adalah kartel atau yang kita kenal juga dengan kolusi tersembunyi. Mungkin sebagian dari anda masih merasa asing dengan istilah kartel, karena cukup jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari hari.

Pada dasarnya, kartel merupakan kelompok produsen independen yang bertujuan untuk menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, praktek kartel ini dilarang hampir di seluruh Negara.

Akan tetapi, sebenarnya kartel ini tetap ada, baik di lingkungan nasional maupun internasional, formal atau informal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoly tidak dianggap sebagai suatu kartel, meskipun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya.

Kartel sendiri biasanya timbul dari kondisi oligopoly dimana terdapat sejumlah kecil penjual dengan jenis produk yang homogeny. Kartel ini biasanya juga dilakukan untuk mendapatkan market power yang memungkinkan mereka untuk mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang yang ada di pasar.

  • Ciri ciri kolusi

 

Kolusi sendiri dianggap sebagai suatu perbuatan atau sifat yang tidak jujur dengan membuat kesepakatan atau perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelican agar segala masalah menjadi lancar.

Di Indonesia sendiri, kondisi tersebut sering terjadi dalam proyek pengadaan barang atau jasa tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah. Ciri ciri kolusi jenis ini adalah :

-         Memberikan uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintah agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang atau jasa tertentu. Biasanya imbalannya adalah perusahaan tersebut akan kembali ditunjuk untuk proyek berikutnya

-         Menggunakan broker atau perantara dalam pengadaan barang atau jasa tertentu. Padahal, seharusnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme G 2 G atau pemerintah ke pemerintah dan G 2 P atau pemerintah ke produsen

Oleh karena itu, secara garis besar menurut UU RI No 28 tahun 1999 pasal 1, kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama untuk melawan hukum antar penyelenggara Negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara.

Cara mencegahnya bisa dilakukan dengan membuat perjanjian yang sehat dengan Negara atau perusahaan lain. Inilah sekilas mengenai pengertian kolusi.


Posted by 0 Responses
     

Comments are closed.

Jun
3
2013
 
 
ujiansma.com Search form
DUKUNG GERAKAN LULUS UAN 100% Yang GAG DUKUNG berarti GAG PENGEN LULUS!!!



Recently Active Users
admin