Sistem Tata Hukum Di Indonesia | ujiansma.com

Kamu Berada di:
Home » Pembelajaran » Sistem Tata Hukum Di Indonesia

Sistem Tata Hukum Di Indonesia

 

hukum

Hukum pada dasarnya merupakan hal yang paling penting di dalam suatu Negara. Coba anda bayangkan bagaimana jadinya bila suatu Negara tidak mempunyai hukum, tentunya kehidupan akan menjadi sangat kacau dan tidak teratur.

Oleh sebab itulah, dibutuhkan hukum sebagai alat untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Lantas, bagaimana dengan sistem tata hukum di Indonesia sendiri ? Sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita harus memahami sistem tata hukum di Indonesia.

Pada dasarnya, hukum di Indonesia sendiri merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik pada hukum pidana maupun hukum perdata berbasis pada hukum Eropa, khususnya Belanda.

Hal ini karena pada masa lalunya Indonesia sendiri merupakan wilayah jajahan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda. Selain itu, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa hukum Indonesia berasal dari hukum agama.

Hal ini karena sebagian masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama pada bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang undangan atau yurisprudensi, yang meerupakan penerusan dari berbagai aturan setempat dari masyarakat dan budaya yang ada di wilayah nusantara.

Untuk lebih jelas mengenai sistem tata hukum di Indonesia, simaklah uraian yang akan disajikan berikut ini.

  • Hukum perdata di Indonesia

 

Pada umumnya, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya yang berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subjek hukum dan hubungan antar subjek hukum adalah hukum perdata. Apabila hukum publik mengatur segala hal yang berkaitan dengan Negara serta kepentingan umum, maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari hari.

Hukum perdata di Indonesia sendiri didasarkan pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitap KUHPer yang berlaku di Indonesia adalah tidak lain terjemahan dari hukum yang berlaku di kerajaan Belanda.

Untuk Negara Indonesia yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda, hukum belanda diberlakukan mulai pada tahun 1859. Hukum perdata sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Prancis dengan beberapa penyesuaian.

  • Hukum pidana di Indonesia

 

Salah satu sistem tata hukum di Indonesia adalah hukum pidana. Pada dasarnya, hukum pidana ini merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

Hukum pidana materiil merupakan hukum yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana materiil disahkan dalam KUHP.

Sementara hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum  pidana formil telah disahkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

  • Hukum tata Negara

 

Pada dasarnya, hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang Negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan berbagai lembaga Negara, hubungan hukum antar lembaga Negara, wilayah dan Negara.

Hukum ini juga merupakan hukum yang mengatur mengenai Negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu Negara tertentu tetapi lebih dari pada Negara dalam arti luas. Dengan kata lain, hukum ini membicarakan Negara dalam arti yang abstrak.

  • Hukum tata usaha

 

Hukum tata usaha atau administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur kegiatan administrasi Negara atau dengan kata lain hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hukum ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan hukum tata Negara, dimana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata Negara lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh Negara.

Inilah sekilas mengenai sistem tata hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat


Posted by Tags: 0 Responses
     

Comments are closed.

Jun
3
2013
 
 
ujiansma.com Search form
DUKUNG GERAKAN LULUS UAN 100% Yang GAG DUKUNG berarti GAG PENGEN LULUS!!!



Recently Active Users
admin